saksi ahli/keterangan ahli

hukummandiri

KETERANGAN AHLI

    Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Lembaran Negara nomor 76, TLN nomor 3209) mencabut HIR (Stb. Tahun 1941 nomor 44) jo Undang-Undang nomor 1/Drt tahun 1951 (LN tahun 1951 no.9) jo Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undang lain, maka ketentuan perihal macam-macam alat bukti yang sah dalam pembuktian untuk proses pemeriksaan dalam perkara pidana di Pengadilan menjadi lebih lengkap yaitu dengan dicantumkannya secara tegas mengenai alat bukti “keterangan ahli” di dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.
Keterangan ahli yang telah dimasukkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sekarang, maka peranan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari Penyidik, Jaksa maupun Hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.
Kondisi…

Lihat pos aslinya 964 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s