MEMAKNAI INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI INDONESIA (KEKUASAN PENUNTUTAN)

- hukum kehidupan sejati - "VOLKSGEIST"

kejaksaanMEMAKNAI INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI INDONESIA (KEKUASAN PENUNTUTAN)

A. Kekuasaan Penuntutan dalam Fungsi Kekuasaan Negara

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.[1] Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimasud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum.[2]

Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adanya pemisahan kekuasaan negara (separation of powers). Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, oleh karenanya perlu adanya suatu intitusi hukum yang membatasinya dan mengontrolnya. Institusi hukum tersebut yakni konstitusi.[3] Karena, konstitusi…

Lihat pos aslinya 8.524 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s